YOGYAKARTA: Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertanyakan kemunculan gerakan pro pemilihan yang marak beberapa waktu terakhir.
Sultan mengaku heran kenapa gerakan mendukung pemilihan baru muncul belakangan setelah momen Pemilihan Walikota Jogja selesai dan di saat pembahasan mengenai penetapan di DPR mulai mengerucut.
“Anehnya kenapa tidak dari dulu itu yang saya tanyakan, kenapa setelah Pilkada, kalau dari dulu kan bisa dibahas bersama-sama dengan Panja,” ujar Sultan tadi.
Namun dirinya mengaku tak tahu menahu apakah ada keterkaitan antara kemunculan aksi tersebut dengan Pemilihan Wali kota Joga beberapa bulan lalu. “Saya enggak tahu soal itu, makanya saya tanya kenapa baru sekarang muncul,” tuturnya.
Sultan menganggap kemunculan aksi tersebut merupakan hal yang biasa karena merupakan hak asasi dan aspirasi setiap orang. “Enggak masalah, itu kan aspirasi setiap orang,” katanya. Terkait peluang opsi penetapan lolos dalam RUUK DIY dikatakannya tergantung pembahasan DPR dan belum dapat dipastikan.
Terpisah, HMI Fisipol UGM hari ini menggelar diskus bertemakan Menakar Bentuk Keistimewaan Yogyakarta Dalam Kerangkan NKRI : Testimoni Alfian Dharmawan dan KPH Anglingkusumo di Wisma KAGAMA.
Alfian Dharmawan yang merupakan calon Gubernur DIY yang besaing dengan HB X pada 1998 silam mengisahkan pengalamannya saat itu. Menurutnya pecalonan dirinya berdasarkan proses demokratisasi di mana setiap orang berhak dicalonkan.
“Saat itu juga tengah reformasi, saya dicalonkan oleh PPP yang kami tuntut adalah proses demokratisasi, supremasi hukum dan pemulihan ekonomi dan tidak masalah saat itu,” ungkapnya.
Sementara KPH Anglingkusumo juga menceritakan saat dirinya dicalonkan sebagai Wakil Gubernur DIY pada 2001. menurutnya dahulu isu pemilihan tak bergejolak seperti sekarang, sedangkan dirinya maju dicalonkan untuk memenuhi tuntutan konstitusi.
Ketua Panitia diskusi dari HMI UGM, Yuri Ashari mengatakan, pihaknya hanya ingin memberi pencerahan kepada masyarakat soal isu pemilihan dan penetapan, agar saat menentukan pilihan punya dasar yang tepat.
“Selama ini memang banyak yang memilih penetapan tapi apa mereka tahu persoalan sebenarnya. Kami sendiri lebih pada proses demokrasi di mana setiap orang berhak dicalonkan menjadi Gubernur,” ungkapnya.(Harian Jogja/Bhekti Suryani/Dot)
0 komentar:
Posting Komentar