Tampilkan postingan dengan label Reformasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Reformasi. Tampilkan semua postingan

Senin, 12 Oktober 2015

MENJADI RAJA DI NEGERI SENDIRI

BY HMI Komisariat Fisipol UGM IN , , , , No comments

MENJADI RAJA DI NEGERI SENDIRI


 Suryo Ilham, Anggota HMI Komisariat Fisipol UGM
 
       Pemberitaan akhir-akhir ini ramai membicarakan kenaikan nilai rupiah terhadap dollar yang mencapai Rp 14.000, sebelum itu berita mengenai pekerja asing dari Tiongkok yang datang ke Indonesia gencar dibicarakan oleh media massa. Melihat kondisi saat ini dengan dibuktikan dengan dua hal tersebut setidaknya sudah menjadi pertanda bahwa kondisi perekonomian kita saat ini sedang lemah dan melemahkan peran negara atas kedaulatan di negeri sendiri, hal ini di buktikan kemudian dengan banyaknya produk-produk global yang berdatangan ke Indonesia yang seakan penuh dengan ketergantungan terhadap negara lain, mulai dari pangan, obat, teknologi, hingga energi.

            Setidaknya jika kita melihat persoalan energi dan pangan, sumber daya alam Indonesia akan kebutuhan itu mencukupi bahkan untuk kebutuhan di tahun-tahun mendatang, di beberapa pulau besar di Indonesia misalnya masih tersimpan kandungan sumber daya yang melimpah, minyak misalnya yang sejak zaman Belanda sumur-sumur minyak itu mulai beroperasi hingga sekarang masih mengeluarkan minyak dengan aktivitas pertambangan setiap hari.

            Melihat 70 tahun yang lalu, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bukan bermimpi bahwa Indonesia menjadi bangsa jongos, tapi pernyataan kemerdekaan tersebut menurut Sri Edi Swarsono bisa diartikan bahwa sebuah negara tersebut berdaulat, mandiri, dan terbebas dari ketergantungan. Namun jika kita melihat kenyataan saat ini arti kemerdekaan yang di artikan tersebut pudar dan beralih dengan penjajahan dalam bentuk baru yaitu Imperialisme modern melalui perekonomian, para kaum kapitalis global mencengkram Indonesia agar negara ini tidak bisa terbang bebas menurut kehendaknya sendiri. Negara ini terlalu halus dan lembut terhadap investor yang masuk, yang bisa menjadi dilema di kemudian hari, setidaknya negara ini sedikit banyak belajar terhadap korea Utara dalam hal keberanianya, negara kecil dengan sistem sosial yang di pandang buruk oleh beberapa kalangan tidak menjadikan negara tersebut lemah, justru mereka menantang negara-negara besar seperti Amerika.

            Indonesia saat ini kehilangan pijakan yang menjadi landasan perekonomian bangsa dengan arah dan tujuan yang hanya menarik investor, yang terjadi kemudian adalah pembangunan di Indonesia bukan pembangunan Indonesia dengan melihat masih banyak kemiskinan dan kesenjangan di berbagai daerah.Segala sumber daya dan kekayaan alam Indonesia berhak untuk dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia bukan untuk warga negara lain. Nasionalisasi sektor tersebut sekiranya penting demi keberlangsungan nasib Indonesia ke depan, sehingga menciptakan kebebasan dan keleluasaan dalam mengatur selayaknya Raja, jadi bukan hanya sekedar menjadi Tuan namun menjadi Raja dengan kekuasaan mutlak di negeri sendiri.    

Senin, 25 Mei 2015

May, 21st: Looking For Public Sphere and Space Thought

BY HMI Komisariat Fisipol UGM IN , , , , No comments



Tauchid Komara Yuda
[tauchid.komara.y@mail.ugm.ac.id]
Ketua Bidang Litbang HMI Komisariat FISIPOL


In line with the principles of good governance, recognition of social rights is an essential component as a pillar of democratic values. Guaranteed public space for citizens is one form of the implementation of the social rights. Public space itself is essentially very diverse, which is in essence the space functioned as an arena where people can get their rights as citizens of an independent country, free of hegemony and the interests of any political bias. The question then arises, whether these spaces are available today? 

In Indonesia, problems of public spaces, especially public culture is still not free from elements of politicization. The media, as a vital agent forming a public culture in fact has not been able to present their social rights over public space. Knowingly or not, whatever the media proclaimed the information content, although the form of manipulative though, claim the media as a public space still gets its legitimacy in the community. This could happen because of the social contract in which the public has given a mandate to the profession of journalism as an agent informant with indipendently, accuracy, and objectivity. Ironically, the mandate is often misused in order to pursue individual interests. As the opinion of a layman, 2014 post-election political party in television appearances increasingly prevalent. Though clearly the broadcasting law number 32 of 2002, article 5 letter i mentioned, the purpose of broadcasting is to provide information that is correct, balanced, and responsible. Furthermore, article 36 paragraph 4, that broadcast content must be maintained neutrality, should not put the interests of certain groups. Reinforced article 5 g, regarding the prohibition to monopolize ownership of broadcasting frequencies. But that was in Indonesia, disease squat moral, law suddenly may not move.

Keep in mind, the initial redistribution of frequencies to the private sector aimed to answer the question of centralized, thus opening access to operationalization to the general public for the purpose of managing the frequency with which educate the children of the nation constitutional mandate. But whether one's perception or how, the frequency of these elements are arbitrarily claim her right to privacy, but actually the frequency is limited resources and the status "belongs to the people". If you have this, the problem is the same, that in the era of centralized public space constrained in the stability of the country, are now locked in commercial husk.

In response, a contemporary German philosopher, Jurgen Habermas argues that today has been a phenomenon in which the public space transformed into an exclusive part of the private sphere. Institutions solely initially only publish the news, began to become news makers.

It is fitting into our reflection together. Era reform was hailed as a new hope, finally had vanished because unfettered by pretense. Public opinion has been imprisoned by interests. Public opinion is no longer to build solidarity, but to compete. Fanaticism sporadically scattered everywhere. Climate taunted each other, attacking each other, even ethnocentric back issues linked to social prejudice. As occurs in social media today, will be very easy to find libel refers to ethnicity, race, religion in particular. That is reflected in the era of media to this day. Opinion into a fictitious unity for public opinion still loved tyranny faced polite.


If learning to history books, the real independence of Indonesia starting from an empty space that was never colonized. The space is nothing but a "mind". Enlarged mind along with the hope of imagination and longing of the public spaces. The second room is an opportunity, where the status-quo before the events of independence has been a silent witness when thoughts are successfully incorporated into the dialogue space both in radio and newspapers with the word "independent". The historical romance has now ended. Now it's time we reunite with full consciousness to overthrow the invisible empire that shackle our public spaces.