Kala Pers Mahasiswa Belajar Keberagaman

                                                                       dok pribadi

“laporan (tak) sekedar melapor, namun harus menjadi pelopor” 

“Ah sial, sudah jam delapan pagi! Pasti akan telat, acaranya akan dimulai pukul sembilan nih!” marahku pada diri sendiri yang kadang tidak bisa berdamai dengan kedisiplinan. Aku memiliki agenda hari ini untuk mewakili HMI Komisariat FISIPOL UGM dalam mengikuti workshop pers mahasiswa yang di selenggarakan oleh Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk) di Wisma MM UGM selama tiga hari kedepan. “ Pasti panitianya akan marah besar kepadaku,” omel ku. Lantas aku lekas bangun dan bergegas untuk mandi dan sholat dhuha. Matahari sudah mulai menampakkan eksistensinya untuk menerangi hari Jumat yang cerah. Ayam-ayam mulai berkokok mewarnai lalu-lalang kendaraan yang sudah mulai ramai di depan kos ku. “Aduh sudah jam setengah sembilan! Gawat!,” celotehku. Dengan bermodal sepeda butut bernama “blacky” yang selalu menemani aktivitas keseharianku, langsung ku kebut menuju ke wisma MM UGM yang terletak kurang lebih tiga kilo meter dari kos ku.

“Ah, sampai juga akhirnya” ujarku. Waktu masih menunjukan jam Sembilan kurang 5 menit. Berarti aku belum telat. Langit yang cerah di wisma MM UGM pada hari itu serasa memberikan harapan untukku dalam mengikuti kegiatan ini. Lantas aku masuk dan bertanya kepada receptionis dimana acaranya akan dilaksanakan. “Oh, di lantai dua mas”, ucap seorang resepsionis cantik . Sesampainya dilantai dua aku kecewa dengan kondisi yang aku te,ukan. Ternyata belum ada partisipan dan panitia yang hadir. “Ah sial. Ini sudah waktunya namun belum ada siapa-siapa.” omelku. Yah, aku hanya bisa memaklumi saja. Toh, tidak hanya acara ini saja yang telat, namun anggota DPR saat rapat demi kepentingan rakyat pun sering telat, bahkan minim yang hadir. “ah mungkin benar yang dikatakan oleh Bang Yuri, bahwa watak orang indonesia sering tidak bisa menghargai waktu,dan hanya merpati yang bisa datang tepat waktu” batinku.

Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya acara dimulai pukul setengah 11. “Kalau seperti ini jadinya, mending kuliah dulu dan mengisi absensi!” batinku lagi. Memang pada hari itu aku sedang memanfaatkan kompensasi yang diberikan oleh dosen untuk tidak mengikuti sesi perkuliahan. Acara pun dimulai. Tema dari acara workshop pers kampus ini bertemakan “panduan memberitakan isu keberagaman”. Acara ini diselenggarakan oleh Sejuk yang bekerja sama dengan Beritasatu.com, Pers Mahasiswa Arena, Media Indonesia dan Friedrich Naumnan Shiftung (FNS).

Materi pertama diisi oleh seorang yang cukup tersohor di negeri ini, yakni Ulil Abshar Abdala. Ia adalah politisi partai Demokrat dan seorang aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL). Ya, momentum sekali aku bisa bertemu dan berdiskusi dengannya. Tidak main-main, yang didiskusikan pada saat itu yakni tentang kebebasan beragama.  Ah, ini dia kesempatan untuk melihat pemikiran dari seorang dedengkot JIL itu dalam berbicara tentang kebebasan beragama.

Dalam mengawali diskusinya Ulil mengatakan bahwa kebabasan dalam beragama sudah tertuang dalam UUD di negara kita bahwa setiap warga negara berhak memeluk keyakinannya masing-masing. Namun Ulil berujar apakah dalam kebebasan beragama, bebas juga untuk menyebarkan agama. “Dalam konteks kebebasan agama, ini bisa dilakukan, namun pada prakteknya sulit terjadi,” ujar Ulil.  Ulil juga mengatakan bahwa agama itu semuanya adalah sama, sama-sama baik dan sama-sama memiliki jalan yang sama menuju surga. “Lantas jika semua agama sama, apakah diperbolehkan bagi kita untuk keluar dari islam dan memeluk agama lain?” Tanya seorang partisipan. “Agama islam itu sudah sempurna dan mencakup semuanya, jadi kenapa kita harus berpindah agama?” jawab Ulil. Selang tiga jam pun berlalu dan mengakhiri diskusi ini dengan tepuk tangan meriah.  

Materi lain juga disampaikan mengenai perempuan dan media yang diisi oleh editor The Jakarta Post Ahmad Junaidi. Laki-laki berjiwa feminis yang biasa disapa Bang Jun ini mengawali diskusi dengan melihat media yang pesat banyak menjadikan konten pornografi sebagai komoditas. “konten pornografi yang dimuat oleh media hanya mengejar profit,” ujar Junaidi. Menurutnya perempuan masih dibelenggu struktur patriarki dalam masyarakat. “media sering menjadikan badan perempuan sebagai pemberitaan, bukan pemikirannya,” jawabnya. Media-media di Indonesia banyak tidak berpihak pada kaum perempuan dalam beritanya. Junaedi mengutip pernyataan Ashandi Siregar bahwa dalam pers pun banyak wartawan laki-laki dibanding perempuan. Sehingga dalam menulis berita didominasi oleh laki-laki yang seringkali tidak memiliki kesadaran gender.

Akhirnya materi yang ku ditunggu-tunggu datang juga. Yakni materi diisi oleh seorang dosen komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando. Dosen berkacamata itu membahas mengenai kiat-kiat peliputan berita tentang keberagaman. Dosen yang lumayan humoris ini selalu membuat jalannya diskusi selalu diselimuti candaan yang menghibur. Ade melihat media massa di Indonesia kini hanya sebagai bisnis semata. “rating menjadi penting karena adanya penguasa modal yang meninginkan profit” ujar Ade.  Salah satu tips yang diberikan ade bahwa wartawan itu harus meninggalkan konsep “bad news is good news” dalam peliputan. “Jadilah wartawan perdamaian, bukan wartawan yang mengabarkan konflik saja,” jawabnya. Ade mencontohkan bahwa wartawan pasti akan meliput jika ada konflik atau ada demonstrasi ‘bakar-bakaran’ saja. kadang kala orang-orang kecil yang tidak memiliki power seringkali tidak disorot oleh media. Mereka sangat rentan diskriminasi dari orang –orang yang memiliki power. Oleh sebab itu ade juga meminta selain berpihak pada kebenaran, wartawan juga harus berpihak pada kaum-kaum yang lemah ini.

                        Acara workshop yang diikuti 25 perwakilan pers mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta, Palembang, Makassar, Salatiga, Malang, Cirebon dan lainnya ini  memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Pondok Pesantren khusus waria yang berada di daerah Notoyudan Yogyakarta.  Waktu menunjukan pukul tiga sore. Hujan rintik-rintik mulai menemani kunjungan ke pondok pesantren yang diberi nama ‘Al-Fatah Senin-Kamis’ itu. Kami dibagi menjadi lima kelompok untuk latihan meliput di pondok pesantren tersebut dan menulisaknnya dalam bentuk Feature.

               Berawal dari kesulitan kelompok waria, gay, dan lesbian  memiliki tempat ibadah,  Bunda Maryani berusaha mendirikan pondok pesantren khusus waria sejak tahun 2008 silam. “saya mendirikan untuk bekal nanti di akhirat mas” jawab Maryani. Ia memiliki rambut panjang tertutup kerudung cantik berwarna merah dengan hidung yang mancung. Meski sudah muncul keriput di sana-sini, Maryani masih terlihat energik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Pondok pesantren ini memiliki kegiatan seperti pengajian, belajar Al-Qur’an, belajar sholat dan bakti sosial rutin diselenggarakan. Menjadi seorang waria jelas tidak dikehendaki setiap orang. Seringkali kaum transgender mendapat perlakuan diskriminatif dari berbagai pihak. Maryani mengatakan masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan belum diakui secara penuh keberadaannya.

             Setelah itu, malamnya para partisipan memiliki kesempatan untuk menulis berita yang telah didapat saat berkunjung ke Pondok Pesantren Waria. Dengan menggunakan gaya penulisan feature dan diampu oleh Ahmad Junaidi. Penulisan jenis ini menurut Bang Jun seperti menulis narasi yang memberikan informasi. Aku sendiri memang sedang giat-giatnya belatih gaya tulisan feature ini. beruntung dalam acara ini bisa dilatih oleh jurnalis sekelas Ahmad Junaidi yang mau berbagi teknik-teknik penulisannya.

            Ah, tak terasa sudah hari Minggu saja. Jam sudah menunjukan  jam 12 siang. Sebentar lagi acara akan berakhir dan pertemuan ini harus diakhiri. Cukup banyak pelajaran, perspektif, dan pengalaman dari orang-orang hebat di bidang media dan aktivis keberagaman datang ke kepalaku. Belum lagi partisipan yang sudah banyak ku kenal dekat. Kita memang tidak minta untuk dipertemukan, namun takdir sudah mempertemukan kita dan menjadi keluarga baru. Itulah pertemuan, meski singkat, namun berbekas dan terus terkenang.  

            Pesan yang bisa ditarik dari kegiatan luar biasa selama tiga hari ini bahwa peranan wartawan khususnya pers kampus dalam meliput segala berita tentang kelompok-kelompok minoritas seperti gay, lesbian, homoseksual, waria, Ahmadiyah, GKI Yasmin dan lainnya harus memiliki keberpihakan terhadapnya. Mereka harus didengar suaranya karena mereka adalah manusia sama seperti kita. manusiakanlah manusia sebagaimana mestinya, jangan ada pembeda diantara kita. Karena kita adalah sama. Sama-sama makhluk Tuhan Yang Maha Esa [Ramadhan Rizki Saputra].

Continue Reading

Kepengurusan Periode 2012/2013

Kepengurusan Periode 2012/2013

Ketua Umum

Fauzan N.R.

Sekretaris Umum 

Intan Maliza

 

Bendahara Umum

 Tri Suci Kamalia

 

 

Kepala Bidang Pembinaan Anggota (PA)

 Eenriani Oktari

 

 Wakil Bidang Pembinaan Anggota (PA)

Nindya Anis Arum Sari

Kepala Bidang  Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

 Ratu Humairoh Balqis

 

Wakil Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

Ekamara Ananami Putra

 

Kabid PTKP

 Ramadhan Rizki Saputra

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (PP)

Michiko Mokodompit

Wakil Bidang Pemberdayaan Perempuan

 Adistiarah W.

 

Kepala Bidang Kewirausahaan 

Dika Yulianawati

Continue Reading

Sultan pertanyakan gerakan pendukung Pilkada

YOGYAKARTA: Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertanyakan kemunculan gerakan pro pemilihan yang marak beberapa waktu terakhir.

Sultan mengaku heran kenapa gerakan mendukung pemilihan baru muncul belakangan setelah momen Pemilihan Walikota Jogja selesai dan di saat pembahasan mengenai penetapan di DPR mulai mengerucut.

“Anehnya kenapa tidak dari dulu itu yang saya tanyakan, kenapa setelah Pilkada, kalau dari dulu kan bisa dibahas bersama-sama dengan Panja,” ujar Sultan tadi.

Namun dirinya mengaku tak tahu menahu apakah ada keterkaitan antara kemunculan aksi tersebut dengan Pemilihan Wali kota Joga beberapa bulan lalu. “Saya enggak tahu soal itu, makanya saya tanya kenapa baru sekarang muncul,” tuturnya.

Sultan menganggap kemunculan aksi tersebut merupakan hal yang biasa karena merupakan hak asasi dan aspirasi setiap orang. “Enggak masalah, itu kan aspirasi setiap orang,” katanya. Terkait peluang opsi penetapan lolos dalam RUUK DIY dikatakannya tergantung pembahasan DPR dan belum dapat dipastikan.

Terpisah, HMI Fisipol UGM hari ini menggelar diskus bertemakan Menakar Bentuk Keistimewaan Yogyakarta Dalam Kerangkan NKRI : Testimoni Alfian Dharmawan dan KPH Anglingkusumo di Wisma KAGAMA.

Alfian Dharmawan yang merupakan calon Gubernur DIY yang besaing dengan HB X pada 1998 silam mengisahkan pengalamannya saat itu. Menurutnya pecalonan dirinya berdasarkan proses demokratisasi di mana setiap orang berhak dicalonkan.

“Saat itu juga tengah reformasi, saya dicalonkan oleh PPP yang kami tuntut adalah proses demokratisasi, supremasi hukum dan pemulihan ekonomi dan tidak masalah saat itu,” ungkapnya.

Sementara KPH Anglingkusumo juga menceritakan saat dirinya dicalonkan sebagai Wakil Gubernur DIY pada 2001. menurutnya dahulu isu pemilihan tak bergejolak seperti sekarang, sedangkan dirinya maju dicalonkan untuk memenuhi tuntutan konstitusi.

Ketua Panitia diskusi dari HMI UGM, Yuri Ashari mengatakan, pihaknya hanya ingin memberi pencerahan kepada masyarakat soal isu pemilihan dan penetapan, agar saat menentukan pilihan punya dasar yang tepat.

“Selama ini memang banyak yang memilih penetapan tapi apa mereka tahu persoalan sebenarnya. Kami sendiri lebih pada proses demokrasi di mana setiap orang berhak dicalonkan menjadi Gubernur,” ungkapnya.(Harian Jogja/Bhekti Suryani/Dot)

http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2011/11/sultan-pertanyakan-gerakan-pendukung-pilkada/

Continue Reading

Opor Rasa Demokrasi

Oleh : Niccolo Attar

Bagi mahasiswa, praktek berdemokrasi ternyata tidak hanya dapat diperoleh melalui Pemira, atau bagi kader HMI tidak hanya melalui RAK atau Konfercab. Dalam hal memasak ternyata kita juga bisa belajar berdemokrasi. Setidaknya itulah yang terjadi malam minggu sebelum Idul Adha 2011 di sekretariat HMI. Sebenarnya memasak merupakan kegiatan yang biasa (buat yang biasa masak). Namun di HMI kegiatan memasak menjadi ajang pertarungan ide-ide dan kelompok kepentingan. HMI memang dikenal sebagai organisasi yang kental suasana politisnya. Banyak tokoh partai politik nasional yang dulunya merupakan kader HMI. Tidak mengherankan jika kegiatan memasak pun dikaitkan dengan politisasi.

Kejadiaannya bermula ketika anak-anak sekre HMI yang hampir semua jomblo berniat memasak opor ayam dan sambal ketang untuk disantap saat Idul Adha. Bahan-bahan memasak sudah disiapkan sejak sore hari. Berbekal resep yang entah dari mana asalnya dibantu google untuk memastikan validitas resepnya, kegiatan memasak pun dimulai.

Hampir semua anggota yang ada di sekre yakni Angga, Dede, Pandu, Vebi, Yoga, Agung, dan Intan lalu disusul Uci yang baru selesai pacaran (kayaknya Cuma dia yang punya pacar.Penting g sih?) bahu membahu mempersiapkan bahan, mulai dari mencuci, mengupas, mengulek, memarut sampai memasak. Saya sendiri mengambil peran mengupas bawang, kentang, kelapa parut, dan meracik bumbu. Biar lebih praktis sebenarnya bisa aja beli bumbu jadi atau yang instan-instan apalagi tidak ada yang bisa masak. Tapi ada yang bilang “kurang esensinya” (siapa ya?).

Semua berjalan tenang tanpa “gejolak” yang berarti. Sebenarnya saya sudah agak ribut sewaktu memasak sambal kentang. Uci “bereksperimen” menggarami kentangnya sebelum digoreng. Menurut saya kentangnya nggak usah digarami, nanti hasilnya keasinan, karena bumbunya juga sudah diberi garam. Benar saja, masakannya keasinan di kentangnya dan kepedasan di bumbunya (ini karena saran buat nambah cabe rawit.Siapa ya?).

Kericuhan baru terjadi ketika mulai memasak opor. Pertama karena bingung tidak ada saringan buat meras santan. Semua yang ada di dapur sahut-sahutan memberi usul, ada yang usul pake tissu (Pandu), ada yang usul pake alat buat nyaring minyak (halagh lupa namanya. Agung), ada yang usul pake kaos sisa seminar (itu saya). Usul saya ditentang, jorok katanya (ya, kan gal apa2, yang lain kan g tau, hehe). Semua ribut dengan segala argumentasinya masing-masing. Akhirnya Dede Chairuddin Fahmi dan Tri Suci Kamalian duet Abang-adik pemarut dan pemeras santan memutuskan memilih penyaring minyak walau lubangnya agak besar. Mereka bekerja sambil saling curhat masalah keluarga dan menjadi tontonan. Masalah santan pun selesai, walaupun saya heran, kenapa santan kental dan encer dipisah ya? Padahal kalo dah masuk panci ya sama aja jadinya (tanya uci).

Anak-anak sebenarnya sudah agak kesel sama saya karena cerewet dan banyak komentar. Saya dianggap “menghegemoni” acara memasak bersama. Ada yang bilang saya berisik dan cerewet (siapa ya?). Bahkan memberi gelar sebagai “quality control” (siapa ya?). Biarlah, saya menganut pepatah “anjing menggonggong, masak jalan terus”.

Perdebatan terakhir pada teknik memasak opor, diresep tertulis kalo ayamnya digoreng dulu setengah matang. Tapi saya tidak pernah makan opor yang ayamnya digoreng dulu. Uci paling ngotot kalo ayamnya harus digoreng dulu. Saya sendiri juga ngotot kalo ayamnya g usah digoreng dulu. Perdebatan berlangsung seru. Semua ambil suara. Ada yang bingung, ada yang cari alternatif lain. Angga misalnya menelpon salah seorang senior perempuan mencari kepastian. Karena tidak tercapai titik temu akhirnya ada yang bercanda mengusulkan voting. Sambil terus ngotot dan menghegemoni saya juga setuju kalo harus voting. Akhirnya opor dimasak tanpa menggoreng ayam terlebih dahulu. Wacana voting terus menjadi andalan. Bahkan ketika memutuskan mau diapakan potongan ayam yang tidak muat masuk panci. Mau direbus, digoreng, dikukus, atau diformalin. Karena jika tidak diapa-apain besok pasti sudah busuk.

Begitu deh akhirnya kalo orang-orang yang tidak terbiasa masak berkumpul dan mulai memasak. Apalagi di HMI, semua dipolitisasi sampai harus ada mekanisme voting segala. Seru dan lucu pokoknya.

Besok paginya selepas salat Ied Pandu mencoba masak opor lagi. Kali ini dengan bumbu yang sudah jadi. Mungkin dia masih penasaran sama masak memasak. Tapi ketika dihidangkan ternyata Opor hasil kekisruhan dan voting lebih diminati. Opor rasa Demokrasi (dari anggota HMI, oleh anggota HMI, dan untuk anggota HMI)memang beda sih rasanya dengan opor bumbu jadi, “Esensi”nya dapet banget (apaan sih?).

Sumber : http://tgkattar.wordpress.com/2011/11/08/opor-rasa-demokrasi/

Continue Reading

HMI merupakan Organisasi Perkaderan Terbaik

HMI Merupakan organisasi mahasiswa islam tertua di Indonesia, perjalanan organisasi yang sudah kurang lebih setengah abad, tepatnya 64 tahun sejak berdirinya pada tanggal 5 Februari 1947 merupakan organisasi yang memiliki produktivitas perkaderan terbaik di negeri ini, perkaderan merupakan fokus utama dalam organisasi HMI, Tak sedikit sumbangsih yang diberikan organisasi ini kepada negeri semenjak terbentuknya hingga sekarang.

Perkaderan yang sistematis dimulai dari LK 1 (Basic Training), LK 2 (Intermediete training), LK 3 (Advance Training) menjadikan karakter kepemimpinan yang kuat pada kader-kader himpunan, perkaderan tersebut mampu membentuk kompleksitas kompetensi dalam diri kader HMI, selain bisa mengatur negara kader HMI juga mampu mengerjakan suatu hal yang prakPtis dan sekecil apapun, pembinaan anggota dari LK 1 yang notabene menjadi dasar perkaderan membentuk jiwa kemandirian dalam berbagai hal, penyelenggaraan kegiatan-kegiatan hampir semua dilaksanakan dengan pendanaan yang serba terbatas, dan kader HMI di tuntut untuk mampu berjuang menyukseskan kegiatan tersebut, LK 2 merupakan pertrainingan yang menitik beratkan pada aspek kepemimpinan, kader HMI yang sudah masuk dalam intermediet training memiliki kemampuan dalam mengelola sebuah organisasi, dan advance training LK 3 merupakan pertrainingan yang menitikberatkan pada segala aspek kehidupan (multi intelgence) sehingga kader yang sudah masuk dalam pertrainingan ini mampu mengelola , menjalankan, dan mengotimalkan sebuah organisasi.

Kader HMI saat ini telah menguasai berbagai lini kepemimpinan bangsa di negeri ini, sebagai contoh Semua calon Ketua Umum Partai Demokrat pernah menjadi aktivis organisasi ekstra kampus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selain Anas Urbaningrum yang memang pernah jadi Ketua Umum HMI, dua calon lainnya juga aktivis di HMI meski tak sampai pucuk pimpinan level nasional.

Andi Mallarangeng, misalnya, pernah menjadi Sekretaris Komisariat Fisipol HMI Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sedangkan Marzuki Ali juga pernah menjadi anggota Komisariat HMI Jakarta Timur. Andi Mallarangeng kini Menteri Pemuda dan Olahraga, Marzuki Alie menjadi Ketua DPR, dan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Fraksi Demokrat DPR.

Itu sebabnya, mantan Ketua Umum HMI Akbar Tandjung yang kini Ketua Dewan Pembina Partai Golkar menepis tudingan soal HMI atau korps alumni HMI berada di belakang Anas Urbaningrum.

"Tidak ada rencana maupun rekayasa politik atas pencalonan Anas Urbaningrum di Partai Demokrat. Apalagi ingin mempengaruhi dan mencampuri Partai Demokrat dalam memilih ketua umumnya," bantah Akbar Tanjung saat ditanya Kompas di Jakarta, Rabu (21/4/2010).

Akbar menganggap, majunya Anas adalah murni kapasitas Anas, kontribusinya di Partai Demokrat selama ini juga komitmen Anas yang ingin membangun Partai Demokrat menjadi partai modern.

Akbar menepis tudingan adanya dukungan dana dari dirinya dan mantan kader serta pengurus HMI/KAHMI lainnya untuk membantu Anas. Katanya, memang ada kesamaan dan ikatan emosional karena pernah bersama-sama di HMI, tetapi tidak ada dukungan seperti itu.

Soal dukungan terhadap Anas, Akbar menyatakan, dirinya juga mendukung seperti mendukung Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie yang pernah sama-sama menjadi alumni HMI. "Wajar kalau saya mendukung Anas, Andi, dan Marzuki. Sebab, mereka sama-sama HMI juga," katanya. 

Sumber: http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/self-publishing/2180808-hmi-organisasi-terbaik-dalam-mencetak/

Continue Reading

Anas Urbaningrum “Underdog” Sejak di HMI

oleh : Jarot Doso Purwanto

SAYA mengenal Anas Urbaningrum sejak tiga belas tahun lalu. Ketika itu saya sebagai wartawan yang meliput kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Yogyakarta. Entah bagaimana awalnya, melihat Anas sebagai kandidat ketua umum PB HMI yang santun, intelek, tapi bermodal pas-pasan, tiba-tiba muncul solidaritas kalangan wartawan untuk membelanya dalam ajang kongres itu.

Sementara para pesaing Anas ada yang dibeking pengusaha, pejabat, bahkan sejumlah jenderal aktif Orde Baru. Mungkin karena sifat dasar wartawan yang gemar memihak “underdog” (mereka yang lemah atau tertindas), ditambah karakter perlawanan mereka terhadap rezim Orde Baru waktu itu, membuat hampir semua wartawan media massa berdiri di belakang Anas.

Paling tidak, ada tiga wartawan media cetak nasional yang bergabung, yang masih saya ingat namanya. Mereka adalah Elly Rosita dari Kompas, Sururi dari Jawa Pos, dan saya sendiri dari Republika. Di luar itu, masih ada dari Media Indonesia, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Yogya Pos, Suara Pembaruan, dan sebagainya. Kebetulan saya dan Elly sama-sama pernah bergabung di HMI, sehingga terpanggil ikut menjaga HMI dari intervensi kekuatan luar yang terlalu jauh. Elly mantan Wakil Bendahara PB HMI, sementara saya pernah memimpin HMI Komisariat Fisipol UGM.

Bahkan, menjelang pemungutan suara untuk memilih ketua umum PB HMI yang baru, kami para wartawan berbagi tugas: sebagian melakukan pengawalan secara fisik terhadap Anas, guna mengantisipasi ancaman penculikan oleh tim sukses pesaing. Sisanya mengawasi segala kemungkinan yang bisa terjadi di ajang kongres. Dan kami bergerak atas inisiatif sendiri, tanpa dibayar atau diperintah oleh tim sukses Anas. Justru kadang-kadang tim sukses Anas yang mengikuti arahan dari tim wartawan.

Pengawalan dilakukan dengan cara Anas dipagar betis para wartawan di lokasi kongres. Bahkan ketika tidur pun, kami haruskan Anas berada di dalam lokasi kongres, dengan dikelilingi para kuli tinta. Ini kami lakukan karena kami yakin, pihak kompetitor Anas akan pikir-pikir dua kali jika berani menculik Anas secara terang-terangan di hadapan wartawan. Kami bersama-sama tidur di lantai keramik, di teras gedung tempat kongres, hanya beralas koran atau tanpa alas apa pun.

Maklum, kongres HMI sejak dulu dikenal acap berlangsung panas, sering dihiasi baku hantam, bahkan gelas dan kursi tak jarang beterbangan di ruang kongres. Termasuk adanya aksi sabotase atau menculik kandidat lain untuk sementara waktu, agar ia tidak bisa ikut pemilihan ketua umum dan otomatis tidak terpilih. Walhasil suasana kongres HMI di Yogyakarta waktu itu juga demikian, terutama menjelang pemilihan ketua umum PB HMI.

Sementara saya sendiri, akibat dianggap terlalu memihak Anas (padahal faktanya memang demikian hahaha), sampai-sampai kantor Republika biro Yogyakarta yang terletak persis di depan lokasi kongres beberapa kali didemo. Pelakunya siapa lagi jika bukan massa HMI pendukung saingan Anas. Bahkan nyaris saja perwakilan kantor saya itu akan dibakar massa. Gara-garanya, berita saya yang dimuatRepublika, menyebut Anas sebagai kandidat ketua umum PB HMI “yang semakin bersinar.”

Tambahan kata-kata yang beropini dan memihak Anas terang-terangan itu sebetulnya bukan ulah saya. Itu hasil perbuatan redaktur saya, seorang alumni HMI, yang juga mendukung Anas. Apa yang saya lakukan sendiri tidak sejauh itu, dan masih dalam batas-batas etika jurnalistik.

Tapi apa boleh buat, karena yang menambahkan redaksi dan tanpa memberi tahu saya sebelum naik cetak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Meski akibatnya sayalah yang harus menanggung, karena dituduh sebagai wartawan yang “tulisannya beropini dan tidak netral”. Saya pun sejak itu harus main petak umpet dengan massa pendemo yang mencari-cari saya.

Namun, di luar urusan berita, waktu kongres HMI itu saya akui bahwa saya ikut berpolitik. Saya terus mendesak yunior saya di HMI Cabang Bulaksumur untuk konsisten mendukung Anas. Bahkan, bersama mereka, saya ikut aktif melobi pengurus cabang HMI lainnya untuk mendukung Anas.

Saya menyadari, hal itu seharusnya memang tidak boleh dilakukan kaum jurnalis yang mestinya netral. Hanya konteks perlawanan terhadap rezim otoriter Orde Barulah yang membuat saya bisa membenarkan tindakan saya itu.

Berusaha Dijegal

Sebagai kandidat ketua umum PB HMI, posisi Anas tidak diunggulkan kala itu. Beberapa cabang HMI yang sejak awal mengusungnya juga bukanlah cabang besar atau cabang utama. Seingat saya, pengusung awal Anas dulu adalah HMI Cabang Purwokerto, HMI Cabang Bulaksumur Sleman (UGM), dan HMI Cabang Solo. HMI Cabang Bulaksumur ini masih berusia muda, sebagai hasil pemekaran HMI Cabang Yogyakarta, sehingga belum begitu diperhitungkan.

Kekuatan Anas baru bertambah mantap ketika mendapat dukungan Saan Mustofa, yang seingat saya waktu itu Ketua HMI Badan Koordinasi (Badko) Jawa Barat. Saan Mustofa, kini anggota DPR RI, inilah yang sekarang menjadi juru bicara tim sukses Anas dan berhasil mengantarnya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal ini seperti mengulang sukses sebelumnya. Karena pada 1997, Saan Mustofa dkk yang  didukung kalangan wartawan, berhasil mendudukkan Anas sebagai Ketua Umum PB HMI. Tim sukses Anas lainnya waktu itu adalah Dwiki Setiyawan, yang sekarang menjadi senior saya di Kompasiana.

Dan, seperti ketika mencalonkan diri sebagai ketua umum PB HMI, posisi Anas sewaktu mencalonkan diri sebagai kandidat ketua umum Partai Demokrat sekarang pun tidak mendapat dukungan keluarga Cikeas, sehingga sempat tidak diunggulkan oleh para pengamat, alias dianggap “underdog”.

Nah, salah satu peristiwa dramatis yang selalu saya ingat dari ajang kongres HMI di Yogyakarta tersebut ialah adanya upaya cukup kasar untuk menjegal Anas. Hal ini terjadi tak lama setelah dimulainya penghitungan suara pemilihan ketua umum PB HMI. Ketika itu tiba-tiba saja listrik padam dan ruangan kongres gelap gulita.

Sejenak kemudian kami, para wartawan, yang berada di dekat kotak suara melihat sosok berkelebat mengambil kota suara dan membawanya lari ke arah belakang gedung. Suasana pun menjadi sangat gaduh. Kami ikut berteriak-teriak memprotes tanda-tanda kecurangan yang mencolok mata ini. Kami menduga, isi kotak suara telah dimanipulasi selama dibawa lari, dan hal itu sengaja dilakukan untuk menjegal Anas, karena Anas sementara terlihat unggul dalam penghitungan suara.

Para wartawan pun berembug. Saya, Elly, Sururi, mewakili tiga media nasional utama, sepakat akan memboikot atau mem-blackout liputan terhadap kongres HMI jika pemungutan suara untuk memilih ketua umum PB HMI tidak diulang. Para wartawan yang lain mendukung. Panitia pelaksana kongres pun keder juga menerima ancaman koalisi media massa. Pemungutan suara akhirnya diulang kembali, dan hasil akhirnya Anas menang dengan perbandingan suara yang jauh meninggalkan kompetitornya.

Begitulah sekelumit kisah saya tentang Anas sewaktu ia masih aktivis mahasiswa. Setelah itu, saya bertahun-tahun tidak bertemu dengan Anas, karena saya meninggalkan Jakarta dan pulang ke Yogya untuk meneruskan studi S2 di UGM. Beberapa waktu lalu, seusai Anas dilantik sebagai anggota DPR RI, saya tak sengaja bertemu lagi dengan sosok kalem itu di pintu lift Gedung Nusantara I DPR RI.

Syukurlah, meski sekian lama tidak bertemu, ternyata Anas masih ingat saya. Anas juga masih ramah seperti dulu, kendati sekarang ia menjadi anggota dewan, bahkan memimpin Fraksi Partai Demokrat, fraksi terbesar di DPR. Maka, setelah bertukar kabar sejenak, Anas berujar kepada saya, “Mampir ke ruangan saya, Mas,” katanya.

“Insya Allah,” jawab saya. Namun hingga sekarang saya belum sempat bersilaturahmi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saya bisa berkunjung ke ruangannya, memenuhi janji saya untuk bertandang. Sebab janji adalah utang.

Akhirulkalam, selamat Bung Anas Urbaningrum. Buktikan kaum muda mampu mengawal masa depan bangsa! []

sumber : http://politik.kompasiana.com/2010/05/24/anas-urbaningrum-underdog-sejak-di-hmi/

Continue Reading

Kepengurusan Periode 2011/20012

Kepengurusan Periode 2011/20012

Ketua Umum

Pandu Septa Nugraha

Continue Reading

perubahan jadwal agenda "diskusi mingguan" HMI komisariat fisipol. .

assalamualaikum wr.wb. . 

diberitahukan kepada kawan-kawan kader HMI Komisariat fisipol, untuk diskusi mingguan rabu tanggal 14 April 2010 ada perubahan jadwal. sehubungan dengan adanya ujian MID Semester. pemberitahuan perubahan jadwal akan di informasikan beberapa hari kedepan.
bagi yang bisa menyempatkan waktu, malam ini pukul 18.30 WIB kita akan berkunjung ke rumah kanda Heri Santoso dosen fakultas Filsafat. kumpul disekre HMI Komsat fisipol.
atas perhatian dan dukungan kawan-kawan kami ucapkan terimakasih. . . .

                                                                                                    ttd

                                                                                              penggurus

Continue Reading

Diskusi : Reformasi Kepolisian

Mengundang seluruh kader untuk berpartisipasi pada
Diskusi Mingguan, 07 April 2010
Tema : Reformasi Kepolisian
Pemateri : Niccolo Attar
Waktu : 19.00 WIB - selesai
Tempat : Sekretariat HMI Fisipol, Karanggayam


Reformasi bertujuan untuk mengubah citra polisi dari yang militeristik ke polisi sipil yang demokratik, professional, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Walaupun sudah berlangsung selama satu dekade, nampaknya reformasi yang berlangsung jauh panggang dari api. sampai saat ini dilapangan kita masih melihat represifitas ala militer yang masih sering dilakukan polisi terhadap teman2 aktivis yang berdemonstrasi, yang terbaru adalah kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan yang turut melibatkan oknum polisi menunjukkan bahwa kepolisian belum mampu berlaku professional dan akuntabel.

Pada diskusi ini kita akan membahas apa saja agenda reformasi kepolisian? dan bagaimana perkembangannya hingga kini? Jika memungkinkan kita bisa merumuskan rencana aksi apa yang bisa HMI Sospol UGM lakukan untuk mengawal reformasi kepolisian?

Continue Reading

HMI beraksi di Mapoltabes Jogja

Minggu, 07 Maret 2010 09:21:49

JOGJA: Puluhan mahasiswa dari HMI Cabang Jogja Sabtu (5/3) siang kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Mapoltabes Jogja, memprotes tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa HMI di Makassar. Aksi yang dikoordinatori oleh Taufi q Saifuddin itu diawali dengan long march dari Bunderan UGM, terus ke arah Tugu dan masuk ke Jalan Malioboro. 

Dalam pernyataan pers-nya, HMI Cabang Jogja mengatakan, apapun alasannya polisi tidak dibenarkan melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap masyarakat. Kewajiban polisi adalah mengayomi masyarakat. Sampai di depan Mapoltabes Jogja, puluhan polisi sudah siaga dengan menutup gerbang Mapoltabes, sehingga mahasiswa HMI tidak bisa masuk dan hanya berorasi di depan Mapoltabes. 

Wahyu Minarno, Ketua Cabang HMI Jogja dalam pernyataannya mengatakan bahwa kejadian di Makassar sebenarnya adalah sebuah rekayasa politik untuk mengkriminalisasikan gerakan mahasiswa. Polisi telah dijadikan oleh rezim sebaga alat untuk menindas masyarakat. 

“Seharusnya ada solusi yang bijak untuk meredam aksi-aksi teman-teman di Makassar yang terkenal keras, bukan dengan cara kekerasan,” imbuh Ichsan Ahmad Barokah, dari Komisariat HMI Fisipol UGM. Ia melanjutkan, HMI siap melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak diindahkan. 

Soal Century 
Selain melakukan aksi solidaritas terhadap teman-teman mereka di Makassar, para demonstran pun menuntut pengalihan kasus Century dari mekanisme politik menuju mekanisme hukum, meminta KPK segera mengambilalih proses hukumnya, mereformasi kebijakan perbankan nasional, mendesak presiden untuk tidak bertele-tele dalam mengambil keputusan atas pelanggaran korupsi, meminta Budiono dan Sri Mulyani mundur dari jabatannya, serta mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses hukum Century. 

Setelah berorasi, para demonstran kemudian menyerahkan sepucuk surat raksasa yang berisi “Saran, usulan dan tak lupa peringatan bagi Kepolisian Republik Indonesia, yang semakin tak bersahabat dengan masyarakat”, dan diterima oleh Ipda Legowo, mewakili pihak kepolisian. 

Setelah menyerahkan surat raksasa tersebut, peserta aksi melanjutkan long march ke perempatan Kantor Pos Besar, membentuk lingkaran dan berorasi, serta membakar ban bekas sebagai bentuk simbolik memusnahkan virus bangsa, serta diakhiri dengan melakukan salat ghaib bersama. 

Jangan jadi musuh Menanggapi demo mahasiswa di Makassar sosiolog Imam B Prasodjo mengatakan mahasiswa, jangan sampai justru menjadi musuh rakyat. Pasalnya, dengan mengatasnamakan suara rakyat, mereka justru lebih banyak merusak fasilitas umum. 

“Yang sedang terancam, komunitas akademis di Makassar,” tandasnya, seperti dikutip detikcom, kemarin. Imam menambahkan perlu ada reposisi kepemimpinan di tubuh ormas dan organisasi kemahasiswaan di Makassar untuk mengakhiri situasi tersebut. 

“Mahasiswa harus segera mereposisi kepemimpinan yang didukung oleh tokoh-tokoh di Makassar,” ujarnya. Mulai dari Jusuf Kalla, Andi Mallarangeng serta beberapa tokoh nasional yang berasal dari Makassar, diharap mau untuk mendorong reposisi tersebut. 

Hal ini dirasa sangat perlu karena selama ini Makassar cenderung lebih dikenal dengan aksi yang berujung tindak kekerasan. “Saya khawatir mahasiswa di situ [Makassar] akan lebih dikenal dengan unjuk rasa dengan kekerasan dibanding aktivitas akademiknya,” jelasnya.(MG Noviarizal Fernandez)

Continue Reading

Tantangan bagi Organisasi Mahasiswa

Oleh: Rudi Hartono

Kelompok Cipayung lahir dari sebuah diskusi bertema “Indonesia yang Kita Cita-Citakan”. Ada empat ormas pemuda yang menyelenggarakan diskusi pada tanggal 19-22 Januari 1972 itu di Cipayung, Puncak, Jawa Barat. Sejumlah tokoh diundang, antara lain, Emil Salim yang membahas masalah pembangunan dan TB Simatupang (kini almarhum) yang berbicara masalah politik. Pertemuan itu kemudian menghasilkan kesepakatan terbentuknya “Kelompok Cipayung”. Kesepakatan tersebut ditanda-tangani oleh pimpinan keempat organisasi itu, yakni Akbar Tanjung (HMI, kini Menteri Perumahan Rakyat), Soerjadi (GMNI, Ketua Umum PDI versi Kongres Medan), Chris Siner Key Timu (PMKRI, tokoh Petisi 50) dan Binsar Sianipar (GMKI).

Dorongan kuat lahirnya Kelompok Cipayung ini adalah banyaknya ketimpangan yang terjadi. Korupsi yang meluas, yang kemudian melahirkan Komite Anti Korupsi pada akhir tahun 1971. Empat organisasi ini ketika itu terkenal karena sebuah pernyataan keprihatinan yang dikeluarkan 10 Januari 1972. Di tahun itu juga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bergabung dengan kelompok tersebut.

Dalam perkembangannya, seiring dengan politik Floating Mass(Massa mengambang) kelompok gerakan mahasiswa cipayung ini semakin terfragmentasikan dalam alur elit-elit politik yang notabene senior-senior mereka. Kendati, muara dari konsolidasi elit pada masa itu berada di bawah rejim Orde baru, namun bentuk persatuan kelompok Cipayung ini hanya diatas kertas, tetapi di lapangan praktek berjalan sendiri-sendiri. Beberapa tokohnya terutama dari Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) seperti Akbar Tanjung dan Abdul Gafur masuk dalam pemerintahan.

Dari Gerakan Kritik hingga Menjadi Pendukung Orde Baru

Tidak bisa di nafikan, kemunculan kelompok ini adalah situasi politik yang semakin menunjukkan merebaknya korupsi di kalangan pemerintahan Orde baru. Beberapa tokoh yang tergabung dalam eskpone cipayung seperti Ahmad Wahid (HMI) sangat getol dalam mengkritik rejim Orde baru dan menyalahkan orientasi gerakan mahasiswa. Namun, Orde baru tidak tinggal diam, Pemberlakuan NKK/BKK mengubah format organisasi kemahsiswaan dengan melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, yaitu dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dimana Organisasi Kemahasiswaan pada tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT (senat mahasiswa perguruan tinggi). Organisasi mahasiswa intra-kampus, yakni Dewan Mahasiswa (DEMA DM) yang banyak memegang peranan dalam mobilisasi-mobilisasi massa mahasiswa di bekukan.

Niat Orde Baru membekukan gerakan mahasiswa tidak main-main, Dengan mendasarkan pada konsep Ali Murtopo, penasihat khusus Soeharto dalam bidang intelejen, mengepalai unit Operasi Chusus (Opsus) selama beberapa tahun, memegang posisi sebagai Ajudan Pribadi Presiden selama hampir 10 tahun dan kemudian menjadi Menteri Penerangan pada masa pemerintahan Soeharto. Di dalam bukunya “25 Tahun Akselerasi Modernisasi Pembangunan”, terdapat gagasan-gagasan “Floating Mass”. Inti dari konsep tersebut adalah gagasan ”massa mengambang”. Konsep ini mengharuskan kehidupan politik kampus harus jauh dari persoalan-persoalan politik, organisasi mahasiswa harus di satukan dalam payung untuk mendukung program pembangunan nasional Orde Baru.

Pada saat Pemberlakuan Azas tunggal “Pancasila”, kelompok Cipayung di haruskan oleh senior-seniornya yang ada didalam pemerintahan, untuk menjadi pelopor penggunaan Azas tunggal. Di HMI, Kabarnya, Menpora Abdul Gafur (waktu itu) berpesan “wanti-wanti” agar HMI menjadi pelopor penerimaan azas tunggal Pancasila. Menjelang Kongres HMI ke-16 di Padang pada tahun 1986, Gafur menegaskan,”Pokoknya HMI harus menerimanya. Jangan ditawar lagi.” Praktis, persoalan asas tunggal Pancasila itu memecah dua tubuh HMI. Bahkan, sehari menjelang kongres, terbentuklah apa yang dinamakan Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) — yang menolak asas tunggal — dan dipelopori oleh sembilan cabang, antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Ujungpandang. Disamping “menguasasi” kantor pusat PB HMI di Jalan Diponegoro, mereka juga membuat pernyataan tidak mengakui kepemimpinan Ketua Umum PB HMI Harry Azhar Aziz.

Menjelang Akhir tahun 1980-an keberadaan kelompok Cipayung sudah tidak terdengar lagi elang pergerakannya. Malah, di pemerintahan dan Parlemen, tokoh-tokoh mahasiswa dari kelompok Cipayung mendominasi. Tentu saja, situasi ini mempersulit posisi mereka dalam mengkritik rejim Orde Baru dan memang mereka memilih untuk patuh pada rejim orde baru. Kehidupan kampus hanya di isi dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa non politik, seperti olahraga dan kesenian. Bahkan muncul organisasi mahasiswa semi-militer yakni Resimen Mahasiswa(MENWA), penggemblengannya lansung dalam penanganan orang militer aktif.

Tergilas Oleh Sejarah, Atau Merubah Diri

Gerakan Mahasiswa tahun 1998, telah menjadi inspirasi baru bagi kebangkitan kembali gerakan mahasiswa Indonesia. Keberhasilan gerakan mahasiswa yang notabene hanya kurang dari 2 % dari populasi Indonesia, telah memberikan gemblengan semangat baru bagi gerakan mahasiswa. Namun, dalam proses perjuangan ini, keberadaan organisasi mahasiswa dari kelompok Cipayung sangat minimal perananannya. Kepemimpinan gerakan justru di tangan kelompok baru di gerakan mahasiswa yakni kelompok radikal yang kebanyakan berbentuk komite aksi seperti Forum Kota, Komite Aksi Mahasiswa-Rakyat(KOMRAD—cikal bakal LMND), KB-UI (LMND), Front Aksi Mahasiswa dan Rakyat Untuk Demokrasi(FAMRED), Forbes, dan lain-lain.

Keberadaan kelompok radikal ini sangat mencolok, dengan keberaniannya dalam menantang rejim Orde baru. Dalam tataran konsep pergerakan, konsep mereka lebih Asli(genuine) dan lebih konfrehensif ketimbang konsep dari kelompok lama (Cipayung). Bahkan, realitas bahwa kelompok Cipayung terlibat dalam persekutuan dengan rejim Orde Baru lewat senior-senior mereka semakin menurunkan apresiasi massa Mahasiswa terhadap kelompok Cipayung. Dalam hal metode perjuangan pun sangat menonjol perbedaannya; kelompok radikal kokoh menggunakan metode perjuangan aksi massa sebagai metode perjuangannya, sedangkan kelompok Cipayung menekankan lobby-lobby politik, dan jalur kompromi dengan elit politik sebagai alat perjuangannya.

Meski masih memiliki pendukung dan basis massa, namun eksistensi kelompok Cipayung semakin kehilangan wibawa di tengah-tengah Gerakan Mahasiswa. Masih adanya dukungan dan perekrutan tidak lebih karena posisi politik dan metode mereka yang sangat moderat sehingga meminimalkan refresi dari negara maupun pihak Universitas. Pendapat Victor Tanja, pendeta yang menulis disertasi soal HMI, menarik disimak. Kedekatan HMI dengan pemerintah, juga dengan ABRI, kata Victor adalah konsekuensi dari sejarah berdirinya HMI. Jika ormas pemuda yang lain berdiri pasca perang kemerdekaan, HMI justru berdiri ketika republik bergolak. Dan sekarang ini, menurut Tanja, HMI melihat apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini dengan memberikan tempat “terbaik” untuk Islam, sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan HMI: Sebuah Indonesia yang pro Islam, meskipun bukan negara Islam. Banyaknya anggota HMI dan umat Islam di kabinet dan pemerintahan adalah bukti bahwa pemerintah memang mengakomodasi Islam, khususnya HMI (Lihat wawancara Victor Tanja: “Orde Baru Sesuai Dengan Cita-Cita HMI”). Sedangkan Nurcholis Madjid, Mantan ketua umum PB-HMI, menilai bahwa sikap HMI sekarang masih ambivalensi terhadap pemerntah, sama halnya dengan sikap yang di tunjukkan oleh banyak seniornya di ICMI.

Saat ini, Organisasi mahasiswa kelompok Cipayung berhadapan dengan situasi ekonomi-politik baru. Pertama formasi ekonomi neoliberal yang menempatkan dominasi lansung pemilik modal asing terhadap kekayaan alam negara kita. Keberadaan borjuasi nasional setidaknya beralih sekedar makelar, sedangkan Orde baru dan kroninya mulai tersingkir dari gelanggang. Hal ini mempengaruhi fragmentasi kedekatan ormas Cipayung dengan seniornya yang juga terfragmentasikan dalam berbagai kelompok politik dan partai politik. Kedua liberalisasi politik (meskipun dalam batasan tertentu) telah membuka ruang bagi munculnya begitu banyak organisasi massa termasuk di gerakan mahasiswa. Di mahasiswa setidaknya ada beberapa kelompok gerakan mahasiswa demokratik yang memiliki jaringan nasional yang signifikan yakni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi(LMND) yang meliputi 23 propinsi dan 53 Kota di seluruh Indonesia, front Perjuangan Pemuda Indonesia(FPPI) yang jaringannya Jogjakarta, Jombang, dan Mataram, ada Front Mahasiswa Nasional(FMN) yang jaringannya di jogjakarta, Lampung, medan, jawa barat, Palu, dan NTB. Selain itu, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang merupakan gabungan komite aksi di semarang, Jakarta, Jogjakarta. Kalau organisasi cipayung tidak berbenah diri, maka tentunya mereka akan tergilas oleh sejarah.***

Penulis adalah Ketua 1 EN Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Continue Reading

Kepengurusan Periode 2009/20011

Kepengurusan Periode 2009/20011

Ketua Umum

Angga Pratama HP

Continue Reading

Kepengurusan Periode 2008/2009

Kepengurusan Periode 2008/2009

Ketua Umum

Budi Raharjo

Continue Reading